KUTAI TIMUR – Pemkab Kutim diminta untuk fokus menyelesaikan hutang sehingga tidak terus menjadi beban APBD.
Selain itu, diharapkan kedepannya, belanja daerah yang dilakukan oleh Pemkab Kutim dapat lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam pemanfaatan anggaran tersebut dapat menimbulkan efek berantai yang positif dan signifikan untuk daerah.
Hal tersebut diutarakan langsung oleh perwakilan Fraksi Kebangkutan Indonesia Raya yang diwakili oleh Sobirin Bagus dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kutim yang beragendakan tanggapan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan pemerintah mengenai KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2021 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim, Selasa (24/08/2021).
“Kami harap Pemerintah Daerah fokus selesaikan pembayaran hutang sehingga tidak terus menerus menjadi beban APBD,” ucapnya saat membacakan pandangan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya.
Selain itu dalam Rapat Paripurna yang dihadiri langsung oleh 17 anggota DPRD Kutim tersebut, Sobirin berharap Pemerintah Daerah dapat melakukan pembahasan secara terperinci terkait anggaran perubahan tahun 2021 dengan DPRD Kutim.
Sehingga, menurutnya dalam pemanfaatan dan kelola anggaran kedepannya Pemkab Kutim dapat lebih optimal dan tepat sasaran.
“Itu pandangan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya semoga dapat menjadi perhatian demi kemaslahatan masyarakat,” tutupnya.
