Rapat Paripurna ke-33 DPRD Kutim, Kasmidi Ungkap 7 Isu Strategis yang Harus Ditangani
KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengungkapkan 7 isu strategis yang perlu diselesaikan oleh Pemkab Kutim 5 tahun mendatang dalam Rapat Paripurna ke-33 yang beragendakan penyampaian nota penjelasan pemerintah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kutim secara langsung seusai agenda tanggapan Pemerintah Daerah terkait pandangan fraksi mengenai KUPA dan PPAS perubahan 2021 tersebut, Kasmidi Bulang juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan daerah yang efektif dan efisien memerlukan strategi yang memadai dengan mengidentifikasi isu-isu strategis dan menyusun permasalahan tersebut berdasarkan masalah utama pembangunan dengan melihat analisis gambaran umur daerah.
“Penyediaan layanan dan fasilitas jasa untuk mendukung jasa ekonomi,
meningkatkan jaminan sosial, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mitigasi dan penanggulangan bencana, penguatan teknologi informasi daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak, peningkatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian merupakan isu strategis yang harus ditangani dalam masa 5 tahun kedepan oleh Pemkab Kutim,” terangnya saat membacakan nota penjelasan pemerintah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Rabu (25/08/2021).
Oleh karena itu lanjutnya, diharapkan dalam forum pembahasan selanjutnya diharapkan adanya kesamaan persepsi sehingga visi dan misi Pemkab Kutim untuk menata kembali Kutim menjadi lebih baik untuk semua dapat terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, dalam kegiatan yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim dan Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar Bulang tersebut, Kasmidi juga menghimbau agar seluruh stakeholder mendukung penyelenggaraan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Kutim.
“Kesamaan persepsi untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah sangat diperlukan selain itu dibutuhkan juga partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait untuk membangun Kabupaten Kutim,” tutupnya.
