KUTAI TIMUR – Merasa surat klarifikasi dan penyelesaian pemulihan hak korban banjir Sangatta yang dikirimkan warga pada tanggal 14 April 2022 lalu ke Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman tidak ditanggapi, warga korban banjir di Sangatta melaporkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara daring ke Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur atas dugaan maladministrasi dalam menangani bencana alam terparah pada bulan Maret yang lalu, Kamis (12/05/2022).
Junaidi Arifin, pelapor sekaligus korban banjir Sangatta mengungkapkan, ratusan warga turut terlibat secara online melaporkan dugaan kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama bencana alam itu terjadi sejak tanggal 18-23 Maret 2022.
“Upaya ini kita tempuh untuk mengingatkan kembali Bupati Kutim, bahwa puluhan ribu warga telah menjadi korban dan belum kunjung mendapatkan pemulihan pascabencana,” ungkap Junaidi kepada awak media.
Karena saat banjir menerjang, lanjut Junaidi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lambat mengumumkan status darurat bencana. Padahal dengan menetapkannya akan menjadi landasan bersama dalam mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik hingga hal-hal terkait.
Akibat keterlambatan memutuskan status tersebut, mayoritas warga mengungsi secara mandiri tanpa bantuan evakuasi dari pemerintah, tidak mendapat pasokan makanan siap saji selama banjir sejak tanggal 19-21 Maret, akses kesehatan warga terdampak tidak terpenuhi dan memadai, air bersih serta listrik sulit diperoleh, mobilisasi terbatas dan akibat simultan yang tak terhitung nilainya.
Pada kesempatan yang sama, Agus Kurniady (29) warga Kecamatan Sangatta Utara yang juga menjadi korban banjir menuturkan, setelah banjir rumahnya mengalami banyak kerusakan. Dari dinding dan lantai yang jebol, hingga perabotan berbahan kayu juga elektronik tidak dapat digunakan lagi.
Ditambah lagi saat ini, sambung Agus, sejak Rabu 11 Mei 2022 kemarin, Sungai Sangatta kembali meluap dan banjir pun tidak terelakkan terutama di wilayah dengan dataran rendah hingga pemukiman di sepanjang bantaran sungai.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat membantu pemulihan setelah banjir,” harap Agus. (*)
