AdvertorialDPRD

Ini Alur Kerja Pansus Ketenagakerjaan

KUTAI TIMUR – Ketua Pansus Ketenagakerjaan DPRD Kutim, Basti Sangga Langi, mengemukakan untuk mewujudkan situasi kondusif dalam bidang ketenagakerjaan di daerah, dibutuhkan hak perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja.

Alur kerja pansus tersebut dimulai dari 28 Juni 2021 lalu, tim melakukan kunjungan kerja ke PT. Pama Persada Site Sangatta. Tujuannya mendengarkan masukan dari pihak pengusaha terkait ketenagakerjaaan untuk memperkuat bahan Raperda yang hendak disiapkan. Dilanjutkan pada 30 Juni 2021 melakukan hal serupa ke PT. Dharma Henwa dan tanggal 1 Juli 2021 ke PT. KPC.

“Selanjutnya kita melakukan evaluasi terkait kunjungan tersebut. Tim melakukan evaluasi sekaligus menyusun isi Raperda. 23 Agustus 2021 kita melakukan rapat dengan Disnaker, di hari selanjutnya tim melanjutkan rapat dengan serikat pekerja untuk mendengar berbagai bahan masukkan dari sisi pekerja,” tegas Politisi PAN itu.

7 September 2021 tim melakukan pertemuan dengan APINDO Kutim, hari selanjutnya tim melakukan rapat internal terkait pembahasan yang dilakukan dengan serikat pekerja, APINDO, serta Disnaker Kutim.

“Pada 20 September 2021 kita melakukan pertemuan dengan GAPKI, yakni gabungan pengusaha pada sektor perkebunan kelapa sawit. Mengingat yang kita godok tidak saja berkaitan dengan pekerja di sektor pertambangan namun juga sektor perkebunan,” ungkap Basti.

Dilanjutkan pula pertemuan dengan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pembahasan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Lalu 26 Oktober 2021 tim melakukan rapat dengan pihak Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kutim.

“Tidak hanya itu, pada 2-3 September 2021 dilakukan pula pertemuan dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur. 5 Januari 2022 dilanjutkan rapat pleno finalisasi dengan fraksi-fraksi dan Bapemperda DPRD,” ujarnya lebih jauh.

Berbagai aturan terkait Raperda Ketenagakerjaan yang dilakukan Pansus, juga telah dikaji dan dianggap jika Raperda ini telah sejalan dengan aturan perundang-undangan. Pada prinsipnya ini berkaitan dengan kepentingan tenaga kerja daerah di Kutim. (Adv/DPRD/Ron)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button