DPRD

Raperda Ketenagakerjaan Antisipasi Diskriminasi, Kuatkan Tenaga Kerja Lokal

KUTAI TIMUR – Rapat Paripurna ke-X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur berlangsung di Kantor DPRD pada, Senin (6/6/2022), salah satu pembahasan penting Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Hal ini jelas memperkuat posisi tawar tenaga kerja lokal di Kutim, mengingat begitu banyak perusahaan-perusahaan asing yang menginvestasikan modalnya serta beroperasi di wilayah eks DATI II Kutai pada 1999 lalu. Untuk itulah anggota legislatif kemudian menghasilkan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Ditemui usai melakukan Rapat Paripurna, Agusriansyah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyebutkan jika raperda ini jelas mengantisipasi diskriminasi kontrak kerja perusahaan dengan tenaga kerja lokal. Bagaimanapun dukungan atas hak mendapatkan pekerjaan untuk masyarakat Kutim adalah yang paling utama.

“Tentu tidak terkesan hanya untuk masyarakat lokal, namun dibagi pula presentase jumlahnya antara penerimaan tenaga kerja lokal, luar, hingga tenaga kerja asing. Termasuk pula klasifikasi pekerjaannya,” terang Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Bahkan dalam salah-satu poinnya, pihak perusahaan juga wajib memberikan pelatihan-pelatihan kerja, sebelum melaksanakan kegiatan rekrutmen tenaga kerja yang akan ditempatkan pada posisi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan.

“Sekarang tinggal bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim dapat memanfaatkannya untuk mengkoneksikan perihal perekrutan tenaga kerja dari perusahaan ke masyarakat. Intinya memperkuat posisi tawar tenaga kerja lokal,” urainya lebih jauh. (Adv/DPRD/Ron)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button