KUTAI TIMUR – Sejak dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur pada Kamis 5 November 2020 lalu, Joni kader tulen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetap mengedepankan peranan DPRD mengawal pemerintahan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang agar tetap transparan serta sesuai aturan menjalankan roda pemerintahan.
“Fraksi PPP di DPRD Kutim sinergi dengan pemerintah. Program Bupati menata Kutim sejahtera untuk semua, harapan kita dapat direalisasikan dan terwujud dalam kehidupan masyarakat Kutim secara keseluruhan,” terang politisi yang memperoleh dukungan sebesar 1.630 suara, pada Pileg 2019 lalu.
Berada pada urutan pertama DCT PPP untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III Meliputi Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon. Lelaki kelahiran 14 Mei 1971 lalu itu menyebutkan, tentu konsentrasi pada Dapil tetap menjadi perhatian dari dirinya.
Termasuk memanfaatkan masa reses untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihan, merupakan tugas utama yang dilakukan oleh politisi tangguh ini. Menjaring dan menampung aspirasi konstituen serta melakukan fungsi pengawasan dalam tiap kunjungan kerja, adalah hal utama.
- “Insya Allah untuk Dapil, saya tetap konsentrasi. Begitupun untuk seluruh politisi PPP di DPRD Kutim, semua berkosentrasi pada Dapilnya. Sebagai incumbent atau petahana di legislatif Kutim, kita menyalurkan dana aspirasi ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil reses kita di dapil masing-masing, jika ada kebutuhan urgent maka itu jadi prioritas kita di DPRD,” terangnya. (ADV-DPRD/Ron)
